A. Pendahuluan
Menjelang selesainya rencana pembangunan
nasional jangka panjang yang pertama, telah banyak hasil yang sudah kita capai
dalam berbagai aspek pembangunan. Dalam era ini sekaligus
pula telah kita letakkan dasar pembangunan nasional itu untuk tahap pembangunan
selanjutnya. Dasar-dasar pembangunan itu tentunya tidak dengan sendirinya akan
memberikan hasil yang diidamkan. Dasar yang kokoh adalah teramat penting bagi
setiap usaha pembangunan. Apabila dasarnya rapuh, karena tidak bertumpu pada
kekuatan sosial budaya dan politik yang kuat, maka usaha pembangunan
selanjutnya bukan saja terhambat bahkan dapat runtuh ditengah jalan.
Kesinambungan suatu pembangunan sangat mutlak, karena hakikat pembangunan
adalah akumulasi usaha dan peningkatan hasil bagi kehidupan yang semakin tinggi
kualitasnya.[1]
Di bidang pendidikan kita telah mematrikan
berbagai sukses yang besar dalam sejarah pendidikan di dunia. Apabila banyak
negara maju dewasa ini memerlukan lebih dari 50 tahun untuk mencapai pendidikan
universal 6 tahun bagi rakyatnya, Indonesia dapat mencapainya dalam kurun waktu
15 tahun sejak dimulainya rencana pembangunannya pada tahun 1969. Dua puluh
tahun kemudian kita mematokkan lagi suatu etape pembangunan selanjutnya dengan
lahirnya UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikianlah
beberapa dasar penting yang telah kita letakkan dalam perjalanan pembangunan
pendidikan nasional. Kalau etape yang pertama berkenaan dengan berbagai target
kuantitatif dalam pembangunan pendidikan nasional.
Namun, kedua tonggak dasar sektor pembangunan
pendidikan nasional itu baru merupakan dasar bagi pembangunan pada tingkat
selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu kualitas pendidikan dan penanganan atau
manajemen sektor pendidikan itu sebagai bagian dari manajemen pembangunan
nasional. Manajemen pendidikan nasional sangat penting karena bukan saja
pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar manusia Indonesia, bahkan merupakan
salah satu dinamisator pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, manajemen
pendidikan haruslah merupakan subsistem dari sistem manajemen pembangunan
nasional.[2]
B. Perencanaan
dalam Pendidikan
Perencanaan pendidikan merupakan cabang ilmu
pendidikan yang relatif masih muda usia.
Sebagai ilmu, ia baru dikenal sekitar tahun 1950 ketika sejumlah ahli
pendidikan dan ahli ekonomi merasa peduli untuk menyusun rumusan perencanaan
pendidikan yang dikaitkan dengan perencanaan pembangunan masyarakat.
Setelah perang dunia ke II, sejumlah krisis
melanda berbagai belahan bumi. Selain akibat perang dan penjajahan, juga
dipengaruhi oleh keterkejutan (shock) sejumlah Negara utamanya negara
berkembang melihat berbagai perkembangan terbaru di bidang ekonomi, iptek,
demografi, dan sosial. Dari kenyataan itu, akhirnya sejumlah ahli yang dimotori
oleh UNESCO mencoba mengambil langkah-langkah ke arah perumusan pola
perencanaan pendidikan yang dikaitkan untuk menjawab perkembangan-perkembangan
tersebut. Oleh sebab itu, inti kajian dalam perencanaan pendidikan, dan
merupakan cirri utama perencanaan pendidikan modern, adalah bagaimana
meletakkan pendidikan sebagai bagian dari usaha menjawab tantangan dan
kebutuhan pembangunan masyarakat.
C. Pengertian
perencanaan pendidikan
Sebelum memasuki pembahasan mengenai
pengertian perencanaan pendidikan, ada baiknya kita menengok terlebih dahulu
pengertian masing-masing kata yang yang terdapat di dalam istilah perencanaan
pendidikan.
Pertama-tama kita perlu mengetahui arti
PERENCANAAN. Ada beberapa definisi yang muncul mengenai arti perencanaan.
Antara lain adalah :
1.
Menurut Cunningham, kata perencanaan diartikan
sebagai proses menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta,
imajinasi-imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk untuk masa yang akan datang, untuk
tujuan menvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan
yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima, yang akan
digunakan dalam penyelesaian.
2.
C. Arnold Anderson dan Mary Yean Bowman mendefinisikan kata
perencanaan dengan ungkapan yang cukup sederhana namun jelas. Mereka mengatakan,
Planning is a process of preparing a set of decisions for action in the future.
( Perencanaan adalah proses menyiapkan seperangkat keputusan untuk tindakan
dikemudian hari).
Sementara itu kata PENDIDIKAN memiliki
definisi yang tidak terhitung jumlahnya, yang masing-masing definisi sangat
dipengaruhi oleh persepsi dan sudut pandang tokoh yang mendefinisikannya,
misalnya :
1. John Dewey : Pendidikan adalah proses pembentukkan
kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam
dan sesama manusia.
2. Langeveld : Pendidikan adalah usaha yang sadar untuk
mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa.
3. Hoogveld : Pendidikan adalah proses membantu anak
supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya
sendiri.
4. Rousseau : Pendidikan adalah usaha member pembekalan
yang tidak ada pada masa anak, akan tetapi dibutuhkan pada waktu dewasa.
5. Ki Hajar
Dewantara : Pendidikan
adalah usaha menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar ia sebagai
manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Lalu, apa yang dimaksud dengan PERENCANAAN
PENDIDIKAN? Sejumlah ahli perencanaan pendidikan dunia telah banyak
mendefinisikan. Namun definisi yang
dianggap paling jelas dan sempurna adalah definisi yang dikemukakan oleh Philip
H. Coombs. Ia mengatakan, bahwa perencanaan pendidikan adalah : penggunaan
analisa yang bersifat rasional dan sistematik terhadap proses pengembangan
pendidikan, yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan
efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan murid serta masyarakat.
Sebagai perbandingan, ada baiknya jika
dikemukakan pula definisi perencanaan pendidikan yang lain. C.E. Beeby,
seorang tokoh perencanaan pendidikan yang lain, mendefinisikan perencanaan
pendidikan sebagai kegiatan melihat kedepan, dalam menentukan kebijaksanaan,
prioritas, biaya dan sistem pendidikan, yang diarahkan kepada kenyataan
ekonomis dan politis, untuk pengembangan sistem pendidikan itu sendiri dan
untuk memenuhi kebutuhan negara dan murid.
D. Sejarah
Perencanaan Pendidikan
Perencanaan pendidikan merupakan cabang ilmu pendidikan
prkatis yang relatif masih muda. Ia, dalam pengertian Modern, baru dikenal pada
sekitar tahun 1950 setelah dunia pendidikan dihadapkan kepada tantangan baru akibat kondisi setelah
perang dunia II (1942-1945) yang diwarnai dengan perubahan dan perkembangan di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, demografi, politik, sosial, dan
kebudayaan. Perubahan dan perkembagan tersebut telah memberikan tugas baru
kepada dunia pendidikan, sehingga usaha pendidikan tidak bisa tidak harus
melalui sebuah perencanaan yang matang untuk memenuhi tuntutan pembangungan dan
perkembangan-perkembangan terbaru kehidupan manusia.
Perencananan pendidikan dalam arti tradisional
telah dikenal sejak zaman yunani kuno, yaitu ketika kaum cendekiawan Sparta
sekitar 2500 tahun yang lalu merencanakan pendidikan di negaranya untuk tujuan
militer, sosial dan ekonomi. Seperti yang diceritakan Xenephon dalam
LACE_DAEMONIAN CONSTITUTION. Sementara itu Plato, didalam bukunya
REPUBLIK, juga mengusulkan suatu perencanaan pendidikan yang dapat memenuhi
kebutuhan pimpinan dan tujuan politik Athena. Cina, selama pemerintahan
dinasti Han, dan bangsa Inca di Peru, juga merencanakan
pendidikannya untuk tujuan khas masyarakatnya.
Contoh dari zaman kuno tersebut menunjukkan
betapa sudah dianggap pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dalam rangka
mengupayakan tercapainya tujuan masyarakat, apapun jenis tujuan itu, dan
pembuat rencana semacam itu pada umumnya adalah para pemikir yang memiliki
pandangan jauh kedepan untuk melihat pendidikan sebagai alat yang amat
strategis untuk menciptakan perubahan, atau memperoleh kemajuan dalam kehidupan
di masa depan.
Contoh yang lain adalah : John Knox pada
peretengahan abad ke-16 telah mengusulkan suatu sistem persekolahan dan
kursus-kursus nasional di Scotlandia, sehingga bangsa Scotlandia
memiliki suatu bentuk rencana pendidikan yang berciri perpaduan antara unsur
spiritual dan kesejahtraan material. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad
ke 19, negara-negara Eropa juga mulai mengadakan rencana pedidikan dan
pembaruan pengajaran yang dimaksudkan untuk pembaharuan dan peningkatan
kehidupan sosial.
Perencanaan dalam pendidikan dalam arti modern
telah dipelopori oleh Uni Soviet
ketika pada tahun 1923 negara ini meletakkan perencanaan pendidikannya
dalam rencana pembangunan lima tahunnya untuk dapat mewujudkan suatu masyarakat
baru. Langkah yang diambil Uni Soviet ini kemudian disebut para ahli
sebagai permulaan dari proses proses perencanaan pendidikan yang bersifat
komprehensif.
E. Prinsip-Prinsip
Perencanaan Pendidikan
Berbicara
mengenai prinsip-prinsip perencanaan pendidikan berarti berbicara tentang dasar
pijakan yang harus menjadi acuan bagi direncanakannya suatu usaha pendidikan.
Sesuai dengan uraian terdahulu, perencanaan pendidikan dalam pengertian modern
selalu dikaitkan dengan upaya menjawab tuntunan dan kebutuhan masyarakat yang
muncul sebagai akibat dari adanya perubahan dan perkembangan dalam segala sektor
kehidupan. Maka perinsip perencanaan pendidikan juga mesti diarahkan untuk
dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan tersebut.
Dalam
sebuah diskusi antara para pemimpin bidang pendidikan dan ahli ekonomi dunia di
awal tahun 1960, telah dihasilkan lima usul yang disepakati sebgai dasar,
prinsip, atau acuan bagi kerja perencanaan pendidikan di setiap negara. Kelima
hal tersebut adalah:
1. Perencanaan pendidikan harus mengunakan
pandangan jangka panjang. Dalam hal ini perencanaan pendidikan dibedakan
menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Namun
menjadi kurang baik apabila pendidikan direncanakan terlalu jauh kedepan. Karena
apabila pendidikan direncanakan terlalu jauh ke depan, sementara manusia belum
tahu persis perubahan-perubahan apa yang bakal terjadi pada masa depan yang
jauh itu, akan menjadikan usah pendidikan itu sia-sia jika ternyata
tuntunan-tuntunan perubahan yang terjadi justru berbeda dari apa yang
diramalkan.
2. Perencanaan pendidikan harus bersifat komprehensif,
artinya perencanaan pendidikan itu mencakup perencanaan seluruh bagian dari
sistem pendidikan dalm satu pandangan yang utuh, yang akan menjamin
keharmonisan perkembangan masing-masing bagian tersebut. Termasuk dalam hal ini
perencaan pendidikan non-formal (luar sekolah) yang harus diintegrasikan dengan
pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat.
3. Perencanaan pendidikan harus diintegrasikan
dengan perencanaan ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan masyarakat secara
keseluruhan. Kalau pendidikan ingin diarahkan untuk membantu individu dan
masyarakat, serta agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan seefisien
mungkin, maka pendidikan tidak boleh berjalan sendirian mengabaikan kebutuhan
realitas (perkembangan) sekitarnya. Melainkan ia harus diintegrasikan dengan
perencanaan makro pembangunan masyarakat.
4. Perencanaan pendidikan harus merupakan bagian
integral dari pengelola pendidikan. Artinya, perencanaan itu harus punya akses
ke arah proses pengambilan keputusan dibidang pendidikan oleh pihak peneglola.
Kalau berdiri sendiri, maka perencanaan pendidikan hanya akan tampil sebagai karya akademis yang tidak
memiliki pengaruh apa-apa terhadap pembaruan dan pembangunan pendidikan.
5. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan
perkembangan kualitatif di samping perluasan secara kuantitatif.
Karena hanya dengan begitu perencanaan pendidikan akan dapat menjadi pendidikan
yang relevan, efisien, dan efektif.
F. Macam-Macam
Perencanaan Pendidikan
Ada beberapa macam perencanaan dalam
pendidikan. Pertama perencanaan pendidikan ditinjau dari segi waktu
dapat dibagi menjadi dua:
1. Jangka panjang: perencanaan yang jangka waktu minimalnya 10
tahun
2. Jangka menengah: yang jangka waktunya diantara 1-5 tahun
3. Jangka pendek: perencanaan yang jangka waktunya maksimal 1
tahun
Kedua, perencanaan pendidikan ditinjau dari
segi ruang lingkupnya yaitu:
1. perencanaan
makro yang bersifat
nasional: adalah perencanaan pendidikan yang berlaku secara nasional bagi
seluruh penduduk negara.
2. perencanaan
meso yang bersifat regional: mencakup perencanaan
pendidikan dalam satu wilayah tertentu dan berlaku khusus untuk tingkat daerah
tersebut.
3. perencanaan
mikro yang bersifat
lokal: perencanaan pendidikan yang mencakup suatu lembaga pendidikan atau
sekelompok kecil lembaga pendidikan yang sama atau berdekatan tempatnya.
Dan ketiga perencanaan pendidikan ditinjau
dari segi sifatnya dapat dibedakan menjadi:
1. perencanaan
strategi pendidikan: berkaitan dengan perencanaan sejumlah kebijakan fundamental pendidikan,
pendekatan yang dipakai, tujuan yang hendak dicapai, dan hal-hal yang
menyangkut garis-garis besar pendidikan.
2. perencanaan
operasional pendidikan: berkaitan dengan perencanaan langkah-langkah konkrit kearah realisasi
pendidikan jangka pendek yang siap dioperasionalisasikan yang biasanya
mempunyai dua sifat yaitu strategi dan operasional.
G. Kriteria Keberhasilan
Perencanaan dalam Pendidikan
Ada beberapa pendapat mengenai ukuran-ukuran kriteria
untuk menilai perencanaan pendidikan. Sebagian dapat diterapkan untuk
perencanaan pada umumnya, dan sebagian yang lain diperuntukkan khusus bagi
perencanaan pendidikan:
1. Perencanaan pendidikan itu diintegrasikan
dengan pembangunan nasional, output pendidikan dapat menjadi input yang baik
bagi pembangunan.
2. Perencanaan pendidikan itu komprensif,
mengandungi keseluruhan sistem dan bagian pendidikan secara utuh, termasuk
mengintegrasikan pendidikan non-formal dalam perencanaan pendidikan.
3. Perencanaan pendidikan itu menjangkau masa
depan, artinya meraba kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat di masa depan.
4. Perencanaan pendidikan itu terintegrasi dengan
pengelolaan pendidikan.
5. Perencanaan pendidikan itu memperhatikan
masalah kualitatif di samping maslah kuantitatif pendidikan.
H. Langkah-Langkah
Perencanaan Pendidikan
Secara
garis besar, langkah-langkah perencanaan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua
golongan, yakni perencanaan strategi dan perencanaan operasional pendidikan.
Perencanaan strategi menyangkut penepatan kebijaksanaan yang diambil dalam soal
pendidikan, pendekatan yang dipakai, serta tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai. Sedangkan perencanaan oprasional berkaitan dengan penetapan alternatif
upaya yang dipakai untuk merealisasikan perencanaan stertegi dan tujuan
perencanaan tersebut dalam bentuk metode, prosedur, koordinasi, dll.
Perencanaan strategi di sebut oleh Cunningham sebagai “ Doing the
right things”, sedangkan perencanaan oprasional disebut sebagai “doing
things right”. Jadi dalam perencanaan strategi yang direncanakan adalah
bagaimana melakukan sesuatu yang benar, sementara dalam perencanaan oprasional
yang direncanakan adalah bagaimana mengerjakan sesuatu itu secara benar.
Langkah-langkah
perencanaan pendidikan secara rinci mempunyai banyak versi sesuai dengan
pendapat tokoh-tokoh yang mengemukakannya. Salah satu diantaranya dikemukakan
oleh Edgar L. Morphet dalam bukunya PLANNING AND PROVIDING FOR
EXCELLENCE IN EDUCATION, yang mengatakan bahwa prosedur yang harus diperhatikan
dalam perencanaan pendidikan adalah : 1) Mengumpulkan informasi dan analisis
data; 2) Mengidentifikasi kebutuhan; 3) Mengidentifikasi tujuan dan prioritas;
4) Membentuk alternatif penyelesaian; 5) Mengimplementasi, menilai dan
memodifikasi.
Daftar Pustaka
Tilaar, H.A.R. 2003, Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan
Masa Depan, Cetakan keenam, Edisi Revisi, Bandung: Penerbit PT. Remaja
Rosdakarya.
Salim, Agus. 1993, Perencanaan Pendidikan: Sebuah Pengantar,
Ponorogo: Institut Pendidikan Darussalam Pondok Modern Gontor.
[1] H.A.R.Tilaar, “Manajemen
Pendidikan Nasional” cetakan VI. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2003) h. 3
No comments:
Post a Comment